Dampak Corona Merenggut Nyawa Dan Mengancam Ekonomi

Oleh : Edi Wibowo (Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi, Untag Surabaya)

PANDEMI corona virus disease (covid-19) terus menebar ketakutan di berbagai penjuru dunia dan belum terlihat tanda-tanda mereda tapi justru sebaliknya, terus saja menunjukkan peningkatan.

Hingga Senin (13/4), John Hopkins University Amerika Serikat (AS) mencatat, jumlah kasus virus corona yang telah dikonfirmasi di seluruh dunia 1.846.680 kasus. Artinya, lebih dari 1,8 juta orang terinfeksi virus corona. Dari jumlah itu, 114.090 pasien (6,18%) meninggal, pasien sembuh 421.722 orang (22,84%).

Kasus terbanyak di AS, yakni lebih dari 500.000 kasus, disusul Spanyol, Italia, Perancis, dan Jerman. Kasus kematian akibat covid-19 di AS juga tertinggi, disusul Spanyol dan Italia. Di Indonesia, data per Minggu (12/4), jumlah kasus covid-19 bertambah menjadi 4.241 kasus. Angka ini mengalami pertambahan 399 kasus dari hari sebelumnya dan menjadi kenaikan kasus tertinggi harian. Dari keseluruhan kasus, 373 orang meninggal, 359 pasien dinyatakan sembuh, 3.509 orang masih dirawat.

Persebaran virus corona tidak hanya berdampak di sektor kesehatan dan sosial, tapi juga berdampak pada perekonomian makro Indonesia. Ini tentu membawa dampak pula pada perekonomian China dan global, contohnya di sektor pariwisata. Untuk mencegah penyebaran virus baru, sebelumnya pemerintah di seluruh dunia memberlakukan pembatasan perjalanan pada warga yang akan bepergian dari dan ke China, dimana virus itu berasal. Indonesia adalah salah satu negara yang telah memberlakukan larangan perjalanan ke dan dari China.

Statistik Indonesia menunjukkan, dari Januari hingga November 2019 tercatat 1,9 juta wisatawan asal China mengunjungi Indonesia. Pelemahan ekonomi Indonesia lainnya bisa terjadi karena China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) Januari 2020, penurunan tajam terjadi di ekspor migas dan nonmigas yang merosot 12,07%. Ini terjadi karena China merupakan pengimpor minyak mentah terbesar, termasuk dari Indonesia. Dari sisi impor juga terjadi penurunan 2.71% yang disumbang turunnya transaksi komoditas buah-buahan.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami perlambatan sekitar 0,23%, sementara perekonomian China melemah satu persen akibat wabah virus corona. Upaya pemerintah menghadapi dampak wabah corona terhadap perekonomian tidak bakal berjalan mudah. Strategi apa pun yang bakal dilakukan tidak sepenuhnya mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5%.

Proyeksi pesimistis ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Berdasar perhitungannya, koreksi akibat penurunan ekonomi China sebagai wabah corona dan pengaruhnya terhadap Indonesia mencapai 0,3% hingga 0,6%. Prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,7%. Aliran modal asing yang tersendat membuat pasar keuangan dan pasar saham anjlok. Tak hanya itu, nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS juga terus terkoreksi karena virus corona. Virus ini berdampak ke sektor riil, pariwisata, investasi, perdagangan, dan sekarang keuangan.

China merupakan negara eksportir terbesar dunia. Indonesia sering melakukan kegiatan impor dari China dan China merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Adanya virus corona yang terjadi di China menyebabkan perdagangan China memburuk. Itu berpengaruh pada perdagangan dunia termasuk di Indonesia. Penurunan permintaan bahan mentah dari China seperti batu bara dan kelapa sawit akan mengganggu sektor ekspor di Indonesia yang dapat menyebabkan penurunan harga komoditas dan barang tambang.

Penerimaan pajak sektor perdagangan juga mengalami penurunan padahal perdagangan memiliki kontribusi kedua terbesar terhadap penerimaan pajak. Berdasar data Badan Pusat Statistik, ekspor migas dan nonmigas mengalami penurunan karena China merupakan importir minyak mentah terbesar. Selain itu, penyebaran virus corona juga mengakibatkan penurunan produksi di China, padahal negeri tirai bambu itu menjadi pusat produksi barang dunia.

Apabila China mengalami penurunan produksi maka global supply chain terganggu dan dapat mengganggu proses produksi yang membutuhkan bahan baku dari China. Indonesia juga sangat bergantung dengan bahan baku dari China terutama bahan baku plastik, bahan baku tekstil, part elektronik, komputer dan furnitur.

Virus corona juga berdampak pada investasi karena masyarakat akan lebih berhati-hati saat membeli barang maupun berinvestasi. Virus corona juga memengaruhi proyeksi pasar. Investor bisa menunda investasi karena ketidakjelasan supply chain atau akibat asumsi pasar berubah. Di bidang investasi, China merupakan salah satu negara yang menanamkan modal besar ke Indonesia. Pada 2019, realisasi investasi langsung dari China menempati urutan ke dua setelah Singapura. Ada investasi di Sulawesi berkisar 5 miliar Dolar AS yang masih dalam proses tetapi tertunda karena pegawai dari China terhambat datang ke Indonesia.

Tahun 2020 menjadi tahun cukup sulit, tak hanya Indonesia tapi juga negara negara lain di dunia. Bagaimana tidak, harapan adanya perbaikan ekonomi di tahun ini pasca kesepakatan perdagangan fase satu antara Amerika Serikat dengan China yang menghentikan sementara perang dagang antara kedua negara seolah tenggelam dan muncul berbagai ketidakpastian baru akibat munculnya wabah virus corona.

Melambatnya ekonomi global tentu akan berdampak pada ekonomi di dalam negeri. Di Indonesia, Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahkan telah menyusun berbagai skenario pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman virus corona. Menurut dia, efek wabah virus corona terhadap ekonomi diperkirakan masih dapat diatasi sehingga ekonomi diprediksi bisa tumbuh di atas 4 persen tahun ini. Namun, dengan skenario lebih berat, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya akan tumbuh 2,5 persen atau bahkan 0 persen. Bank Indonesia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari semula 5 hingga 5,4 persen menjadi hanya 4,2 hingga 4,6 persen.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 mengalami tekanan luar biasa, di mana penerimaan turun banyak karena sejumlah sektor mengalami tekanan di tengah pandemi corona. Pendapatan negara hanya Rp 1.760,9 triliun atau turun 10% dari target senilai Rp 2.233,2 triliun. Artinya pendapatan negara hanya mencapai Rp 472 triliun. Sementara belanja negara naik dari Rp 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun. Dengan belanja melebihi yang sudah ada di APBN, maka defisit diperkirakan 5,07 persen dari PDB atau Rp 853 triliun dari Rp 307,2 triliun (1,76% PDB).

Beberapa kebijakan makro ekonomi yang diambil pemerintah dalam memperbaiki perekonomian akibat virus corona berupa stimulus fiskal telah digelontorkan. Antara lain, paket stimulus pertama yang difokuskan untuk meredam risiko pada sektor pariwisata yaitu hotel, restoran, dan kawasan wisata di daerah. Pada paket stimulus berikut, pemerintah memberi insentif pajak untuk meredam dampak wabah virus corona. Sebagai payung hukum, Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.

Kemenkeu memberikan empat jenis insentif pajak terkait ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, PPh pasal 22 impor, PPh pasal 25 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Insentif PPh Pasal 21 diberikan pada para pemberi kerja dari klasifikasi 440 lapangan usaha yang tercantum dalam lampiran PMK 23/2020 dan merupakan perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Melalui insentif ini, pemerintah akan menanggung PPh Pasal 21 dari pegawai dengan penghasilan bruto tetap dan teratur, yang jumlahnya tidak lebih dari Rp 200 juta dalam setahun.

Kebijakan stimulus yang kedua, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, terdiri dari stimulus fiskal maupun nonfiskal dengan estimasi alokasi anggaran senilai Rp 22,9 triliun. Sebelumnya,dalam paket kebijakan stimulus ekonomi yang pertama total alokasi anggaran yang digelontorkan Rp 10,3 triliun. Tak hanya itu, pemerintah juga terus memberikan stimulus lanjutan.

Untuk menopang konsumsi rumah tangga miskin, pemerintah juga akan menyediakan jaring pengaman sosial dengan berbagai tahapan. Mulai dari pemberian bantuan lewat Program Keluarga Harapan (PKH), setidaknya bagi 10 juta penerima manfaat dan bantuan sosial (bansos) untuk 15 juta penerima manfaat. Pemerintah juga tengah mengkaji untuk menaikkan nilai manfaat yang akan diberikan untuk setiap keluarga penerima. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan pemberian pelatihan dan pemberian santunan Rp 1 juta per kepala.

Di sisi moneter, Bank Indonesia melakukan berbagai langkah untuk mendukung stimulus fiskal yang telah digelontorkan pemerintah guna meredam efek virus corona terhadap perekonomian. Dalam Rapat Dewan Gubernur, Kamis (19/3), Bank Indonesia kembali memangkas suku bunga BI 7 day reverse repo rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,5 persen dan suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 3,75 persen dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 5,25 persen.

Pemerintah juga telah meluncurkan stimulus fiskal tahap I sebesar Rp 8,5 triliun untuk sektor-sektor yang terdampak langsung akibat pandemik Covid-19. Rinciannya, kenaikan indeks manfaat Kartu Sembako sebesar Rp 50.000 per bulan selama 6 bulan. Alokasi keseluruhan Rp 4,56 triliun.
Untuk sektor pariwisata, Pemerintah memberikan insentif tiket untuk 10 destinasi wisata senilai Rp 0,4 T,
Untuk hotel dan restoran, ada pajak hotel/restoran sebesar Rp 3,3 triliun. Selain itu pemerintah juga memberi hibah sebesar Rp 0,1 triliun untuk pariwisata.

Per Maret 2020, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan stimulus fiskal tahap II dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan dunia usaha selama 6 bulan (April-September 2020). Yaitu relaksasi PPh-21 ditanggung Pemerintah 100 persen atas pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 200 juta pada sektor industri pengolahan. Besaran nilai yang ditanggung mencapai Rp 8,6 triliun. Pembebasan PPh-22 Impor pada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak (WP) KITE, dan WP KITE IKM. Nilainya ditaksir Rp 8,15 triliun.
Pengurangan PPh-25 sebesar 30 persen kepada 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE IKM. Perkiraan nilainya, Rp 4,2 triliun. Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE IKM. Nilainya ditakar Rp 1,97 triliun. Kebijakan ini bertujuan menjaga likuiditas pelaku usaha.

Bersama sederet kebijakan fiskal di atas, pemerintah mengeluarkan pula stimulus nonfiskal bagi kegiatan ekspor-impor. Termasuk stimulus nonfiskal. Seperti penyederhanaan dan pengurangan jumlah Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk ekspor dan impor bahan baku, percepatan proses ekspor-impor untuk reputable traders, peningkatan dan percepatan layanan eskpor-impor dan pengawasan melalui national logistic ecosystem (NLE) guna meningkatkan efisiensi logistik nasional.

Restrukturisasi kredit sebagai upaya mengatasi perbaikan perekonomian makro memiliki landasan hukum, salah satunya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. PBI itu memberi kewenangan bank untuk melakukan restrukturisasi kredit dalam rangka mengelola risiko kredit dan meniminalisir risiko kredit macet. Menurut PBI 7/2005, restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.

Di sini, bank memiliki kewenangan melakukan restrukturisasi kredit untuk memperbaiki kemampuan debitur melakukan pembayaran hutang kreditnya. Restukturisasi kredit ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk. Seperti pengurangan nilai bunga, pengurangan nilai pokok kredit, meningkatkan nilai bunga dengan ketentuan memperpanjang masa pembayaran, penjadwalan ulang masa pembayaran kredit hingga konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dalam pelaksanaannya, restrukturisasi kredit diterapkan kepada debitur yang memiliki kesulitan pembayaran terhadap nilai pokok kredit dan bunga kredit. Namun pengenaan restrukturisasi juga mempertimbangkan kemampuan debitur melakukan pembayaran kredit setelah direstrukturisasi. Pertimbangan untuk menilai kemampuan pembayaran dilihat dari prospek usaha yang dijalankan apakah prospek usaha yang sedang dijalankan diprediksi mampu membuat debitur melakukan pembayaran kredit atau tidak. Upaya restrukturisasi kredit dapat dimulai dengan melakukan review atas perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan pelaku usaha sebagai debitur.

Dalam perjanjian kredit tentunya diatur ketentuan force majeure (keadaan tidak terduga) yang dapat dijadikan landasan debitur yang tidak melaksanakan prestasi atas situasi akibat kondisi krisis diluar penguasaan debitur. Secara konsep, force majeure adalah suatu kondisi diluar kuasa para pihak yang mengakibatkan para pihak tidak dapat atau terhalangi untuk melaksanakan kewajibannya. Kondisi tersebut bisa bermacam-macam, seperti bencana alam, kerusuhan massal, perubahan kebijakan pemerintah, sampai krisis ekonomi.

Force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan begitu cukup beralasan apabila alasan itu dapat digunakan debitur untuk melakukan renegosiasi terkait rencana restrukturisasi kepada pihak bank. Dalam proses renegosiasi akan berkembang berbagai ops-opsi atau skema restrukturisasi apa yang tepat untuk diterapkan dan diberlakukan kepada debitur.

Jika merujuk pada kondisi penyebaran wabah corona yang begitu masif hingga berdampak pada kontraksi di berbagai sektor industri maka kondisi tersebut dapat dijadikan landasan kuat bahwa tidak dipenuhinya kewajiban kredit bukan disebabkan itikad buruk semata dari debitur melainkan ada faktor eksternal yang mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya. Atas dasar klausul force majeure tersebut, debitur harus terlebih dahulu membuktikan kalau dampak penyebaran covid-19 benar-benar berdampak kepada sektor usahanya. Setelah itu debitur harus mempersiapkan proposal pengajuan restrukturisasi kredit kepada pihak bank yang menjelaskan dampak penyebaran wabah corona terhadap usahanya termasuk potensi pemutusan hubungan kerja di lingkungan perusahaan apabila kondisi keuangan debitur terus memburuk.

Berdasarkan situasi krisis corona saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berinisiatif mengeluarkan kebijakan untuk memberikan stimulus perekonomian di sektor perbankan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2020.

Peraturan tersebut sebagai upaya mendorong dan meningkatkan peran dan fungsi bank sebagai intermediasi khsususnya di tengah krisis corona saat ini. Dalam POJK tersebut, bank memiliki kewenangan membuat 2 bentuk kebijakan, yakni kebijakan penetapan kualitas asset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Landasan pemikiran dan pertimbangan menetapkan POJK 11/2020 untuk menangkal dampak dan risiko bagi dunia usaha khususnya bagi kapasitas debitor yang terkena dampak penyebaran covid-19.

Dalam situasi krisis corona saat ini dapat timbul risiko kredit berupa peningkatan risiko kredit macet. risiko kredit macet tersebut timbul karena penyebaran covid-19 yang semakin meluas berdampak pada kapasitas debitur dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kreditnya.
Berdasarkan situasi tersebut penting bagi bank untuk melakukan pengelolaan risiko dan tindakan meminimalisir potensi kerugian.
POJK 11/2020 tersebut perlu dimaksimalkan penerapannya terhadap debitur, khususnya debitur yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung penyebaran covid-19 terhadap sektor usahanya.

Hal tersebut penting segera diterapkan oleh bank karena bukan tidak mungkin peningkatan risiko kredit macet tidak hanya berdampak pada stabilitas perbankan melainkan dapat mengguncang sistem perekonomian nasional secara keseluruhan. Maka kebijakan restrukturisasi ini harus dipandang sebagai kebijakan pengendalian risiko agar terhindar dari krisis berkepanjangan. Antisipasi moral hazard selama proses restrukturisasi, pihak bank juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sekaligus menerapkan manajemen risiko yang efektif dan ketat.

Tujuannya agar kebijakan reskturisasi yang akan dijalankan dapat terhindar dari risiko penyalahgunaan penerapan aturan (moral hazard) yang dapat disalahgunakan oleh oknum-oknum debitur yang tidak bertanggung jawab.
Jangan sampai kebijakan restrukturisasi kredit yang harapannya bertujuan untuk mengendalikan atau meminimalisir risiko kredit macet justru berpotensi lebih menigkatkan risiko akibat tidak diterapkannya manajemen risiko dengan baik.(*)