Pengembangan Kebun Teh Kemuning Ngargoyoso Tunggu Intruksi Pangdam

paralayang-kemuning-karanganyar
PARALAYANG – Tim paralayang sedang berlomba di bukit kemuning Ngargoyoso, salah satu yang akan dikembangkan di sana. (suaramerdekasolo.com/Joko DH)

KARANGANYAR,suaramerdekasolo.com – Pemkab Karanganyar menunggu instruksi Pangdam IV/Diponegoro untuk rencana pengembangan lokasi Kebuh teh Kemuning di Ngargoyoso. Karanganyar berencana menyewa lahan di kebun teh itu untuk pengembangan wisata alam di sana yang kini terus berkembang.

‘’Kami memang ingin menyewa 52 hektar, di lokasi pertama ada 40 hektare dan lokasi kedua ada 12 hektar. Saat ini harga sewa lahan sedang diapraisal tim bersama Kodam IV/Diponegoro dan Pemkab Karanganyar untuk menentukan harga yang pas,’’ kata Bupati Karanganyar Juliyatmono, Jumat.

Saat ditanyakan informasi yang beredar, harga ditentukan sekitar Rp 20 juta perhektar, sehingga harga sewa yang akan dibayar oleh Karanganyar sekitar Rp 1,1 miliar, Bupati mengatakan belum tahu, sebab saat ini appraisal sedang berjalan dan berembug.

Namun dipastikan jika disetujui, maka uang sewa itu akan menjadi penghasilan yang jelas bagi Kodam karena selama ini penghasilan dari kebuh teh Kemuning dengan pabrik teh alami yang kurang berkembang justru tidak terlalu signifikan. Lahan tersebut sama saja dengan lahan tidur.

Karena itu jika diserahkan pengelolaannya pada Pemkab, akan menjadi produktif karena ada sejumlah rencana besar untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk pengembangan wisata alam yang kini pengunjungnya tidak kalah dengan Tawangmangu.

]Pemkab bahkan sudah sempat mendatangkan investor untuk menggarap jembatan kaca di Ngargoyoso bersama PT Rumpun Kemuning, yayasan milik Kodam yang mengelola lahan kebun teh tersebut. Namun investor tersebut menghilang tidak jadi mnggarap jembatan kaca tersebut.

Jika nanti jadi disewa Pemkab, proyek itu akan dilanjutkan dengan investor baru yang didatangkan sendiri oleh Pemkab Karanganyar. Di samping itu juga tidak menutup kemungkinan untuk menggandeng pihak krtiga dalam pengembangan lahan lewat PUD Aneka Jasa milik Pemkab .

Tahura

Sementara itu tentang drama’rebutan’ tahura (taman hutan rakyat) Ngargoyoso, Bupati yang sempat menemui delegasi Komisi II DPRD yang dipimpin Ketua Komisi Sumanto, mengatakan, sebetulnya masalahnya sudah clear.

Komisi II juga sudah tahu dan memiliki catatan riwayat tahura tersebut , sehingga secara defacto memang seharusnya diserahkan ke kabupaten sejak 2017 lalu aturan tersebut muncul. Kementerian Kehutanan mengharuskan tahura diserahkan pengelolaannya ke kabupaten.

Namun Pemprov Jateng menginginkan tahura digandeng dengan tahura Wonogiri sehingga pengelolaannya menjadi wewenang Pemprov Jateng. Namun dengan begitu biaya operasionalnya menjadi besar, sebab untuk mengembangkan tahura Ngargoyoso saja Pemprov sudah mengeluarkan anggaran Rp 3 miliar lebih, dan pemasukan tahura setahun tak lebih Rp 150 juta saja.

Jika digandengkan dengan tahura Wonogiri, maka paling tidak ada sekitar 60 kilometer hutan umum milik Perhutani yang ada di antara tahura Karanganyar dan tahura Wonogiri. Dan itu perlu prosedur untuk memintanya menjadi aset Pemprov sekalipun.

Karena itu Karanganyar menunggu saja rekomendasi DPRD untuk mendukung penyerahan tahura ke Karanganyar, di samping menunggu surat dari Menteri Kehutanan untuk memerintahkan penyerahan tahura tersebut.

Pemkab akan mengembangkan tahura untuk wisata hayati pengembangan flora dan fauna yang luar biasa di tahura. Selain itu Pemkab memiliki bukti foto adanya komunitas harimau jawa atau harimau lawu yang ternyata masih ada. Jika tahura jadi penangkar harimau itu tentu akan menjadi obyek yang menarik.(joko dh)

Editor : Budi Samun