Tolak Stikerisasi Bisa Dianggap Mundur Dari Keikutsertaan Sebagai Keluarga PraSejahtera

BASIS DATA: Sosialisasi basis data terpadu (BDT) digelar di Desa Kranggan, Kecamatan Polanharjo akhir pekan lalu. (suaramerdekasolo.com/Achmad H)

KLATEN,suaramerdekasolo.com – Warga yang menolak rumahnya ditempel stiker sebagai keluarga pra sejahtera bisa dianggap mengundurkan diri dari kepesertaan. Pasalnya pemkab tinggal selangkah menunggu pengadaan selesai sebelum program stikerisasi diterapkan.

Menurut Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Pemkab Klaten, Much Nasir apabila ada warga yang menolak program itu artinya tidak mau diverifikasi dan divalidasi.

” Artinya kalau tidak mau ditempel berarti bisa dicoret,” ungkapnya, Minggu (13/10).

Menurutnya, program Pemkab itu adalah untuk menandai warga pra sejahtera yang sebenarnya. Hakikat kegiatan itu merupakan salah satu proses verifikasi dan validasi data lapangan.

Mereka yang menolak stikerisasi berarti menghilangkan verifikasi dan validasi data. Sejak rencana stikerisasi itu diluncurkan pertengahan tahun lalu, cukup banyak warga penerima bantuan sosial yang mengundurkan diri secara sukarela dan dengan kesadaran diri.

Jumlah warga yang sudah mundur sekitar 900 orang dari berbagai wilayah. Mereka mundur dengan membuat surat pernyataan sehingga nantinya rumah mereka tidak lagi ditempelkan stiker.

Untuk mengantisipasi kemungkinan konflik atau penolakan stiker, Pemkab akan menggandeng Polri dan TNI serta tim desa. Keterlibatan aparat keamanan tidak masalah sebab di tingkat pusat sudah ada MoU dengan Kementerian Sosial. (Achmad H)

Editor : Budi Sarmun